Diselenggarakan oleh

Majelis Publik.

Bauran Energi: Warga Turut Menentukan Arah Transisi Energi Indonesia.

Bayangkan sekelompok warga biasa dipilih lewat undian, berkumpul, mempelajari sebuah isu kebijakan, lalu bermusyawarah untuk membuat rekomendasi kebijakan. Kenalin, itu namanya citizens' assembly, atau Majelis Publik. Kali ini, Majelis Publik akan digelar serentak di 3 kota untuk membahas satu pertanyaan besar soal energi — dan kami mengajak organisasi/komunitasmu untuk jadi kolaborator penyelenggaranya.

Pertanyaan yang dirundingkan

“Apakah kita perlu transisi energi?”

Daftar Jadi Kolaborator

Digelar serentak di Padang, Kupang, dan Ambon — pendaftaran kolaborator dibuka 21–28 September 2026.

Apa itu Majelis Publik?

Bukan sekadar forum diskusi kebijakan biasa.

Sekelompok warga biasa dipilih lewat undian, berkumpul, mempelajari sebuah isu kebijakan, lalu bermusyawarah untuk membuat rekomendasi kebijakan bersama. Ada beberapa perbedaan mendasar antara Majelis Publik dengan forum kebijakan lainnya:

Kategori	Bukan Majelis Publik	Ini baru Majelis Publik
Bentuk forum	Forum Konsultasi Publik — konsultatif dan reaktif; diskusi kadang tidak terarah, peserta hanya mendengar, dan sekadar meminta feedback.	Terfasilitasi dan deliberatif — diskusi didampingi fasilitator untuk mencari jalan tengah yang akan disepakati bersama.
Peserta	Musrenbang — representasi elitis; didominasi tokoh masyarakat, kelompok kepentingan, dan birokrat.	Representasi demografis — warga biasa berusia 18+ tahun diundi sebagai cerminan nyata keragaman populasi.
Pilihan kebijakan	Forum Konsultasi Publik — solusi sepihak dari pemerintah yang butuh divalidasi warga.	Warga turut berkolaborasi menyusun opsi kebijakan yang didasarkan dari pengalaman dan pengetahuan warga.

Sebelumnya, pada Agustus 2026, Bijak Memantau sudah melaksanakan Majelis Publik di Jakarta untuk membahas prioritisasi warga yang tinggal di hunian publik bersama 45+ warga dan Bappeda DKI Jakarta. Edisi awal ini berhasil membuat miniatur yang mendekati demografi keseluruhan warga Jakarta — pendekatan forum yang memastikan keragaman peserta ini ternyata bisa mengembalikan rasa kepemilikan warga serta menghilangkan kesan elitis terhadap proses pengambilan keputusan.

Miniatur demografi peserta Majelis Publik Jakarta, Agustus 2026.

Suara Peserta

“…Dari sini saya jadi merasa, wah ternyata eksistensi, pemikiran, pengalaman saya penting untuk didengar dan dipertimbangkan!”— perwakilan warga Jakarta Barat

Apa yang Akan Dibahas Majelis Publik

Apakah kita perlu transisi energi?

Pembahasan transisi energi jarang mempertimbangkan aspirasi warga biasa. Kadang pembahasannya terkesan 'elitis' karena bahasa dan istilahnya cukup teknis dan jauh dimengerti orang biasa, dan prosesnya cenderung terpusat di Ibu Kota.

Padahal, transisi energi punya peran penting dalam hajat hidup warga di seluruh Indonesia, mulai dari bayar tagihan listrik di rumah sampai ongkos jalan ke tempat kerja. Warga perlu terlibat menentukan pilihan energi apa yang dibutuhkan dan memastikan dampak negatifnya paling minim bagi mereka.

Urusan paling mendasar hidup kita masih 80% ditopang oleh energi fosil (batu bara untuk listrik dan minyak bumi untuk transportasi) yang sewaktu-waktu ketersediaannya bisa terganggu akibat perang dan ketersediaan sumber daya.

jadi, pertanyaannya:

Apakah kita perlu transisi energi, dan seperti apa bentuknya menurut warga? Lewat Majelis Publik, warga di Padang, Kupang, dan Ambon akan merundingkan jawabannya bersama pembuat kebijakan daerah dan nasional — dan organisasi/komunitasmu bisa jadi kolaborator yang mewujudkannya.

Jadi Kolaborator

Kenapa Harus Majelis Publik

Lima manfaat berkolaborasi bersama Bijak Memantau.

Majelis Publik adalah wadah untuk bereksperimen dan mencoba pendekatan baru dalam proses perumusan kebijakan yang benar-benar melibatkan warga. Sebagai kolaborator, organisasi/komunitasmu akan mendapatkan:

✓Wadah untuk bereksperimen dan mencoba pendekatan baru dalam proses perumusan kebijakan yang benar-benar melibatkan warga.
✓Kesempatan mendiskusikan isu dan permasalahan energi di daerahmu bersama pembuat kebijakan di level daerah dan nasional.
✓Peran nyata dalam upaya mengembalikan pendekatan musyawarah perwakilan dalam proses perumusan kebijakan di Indonesia.
✓Pendanaan untuk pelaksanaan program Majelis Publik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan komunitasmu.
✓Promosi komunitas/organisasimu melalui media sosial dan website Bijak Memantau.

Lokasi Pelaksanaan

Digelar serentak di 3 kota, yakni Padang, Kupang, dan Ambon.

Kota 01

Padang

Kota 02

Kupang

Kota 03

Ambon

Kalau kota/provinsi tempat organisasimu belum masuk ke dalam salah satu dari tiga kota ini, kamu masih bisa mendaftar untuk jadi kolaborator Bijak Memantau di sesi-sesi Majelis Publik lainnya!

Syarat Kolaborator

Untuk organisasi masyarakat sipil & komunitas orang muda di Padang, Kupang, dan Ambon.

✓Bergerak secara independen: tidak terafiliasi (pernah/sedang menerima dana atau merupakan cabang langsung dari) partai politik atau perusahaan energi fosil.
✓Percaya bahwa masyarakat umum, apapun latar belakangnya, perlu didengar dan ikut serta dalam merumuskan kebijakan publik.
✓Punya pengalaman memfasilitasi forum diskusi/deliberasi kebijakan publik, khususnya di isu transisi energi.
✓Memiliki jaringan yang kuat di lokasi pelaksanaan Majelis Publik (kota Padang / Kupang / Ambon).

Apa yang Akan Kamu Lakukan

Lima tahap, dari warga diundi sampai rekomendasi kebijakan tersampaikan.

Warga Diundi

Kolaborator akan terlibat langsung dalam:

Proses marketing dan canvassing
Menjadi mitra diskusi Bijak Memantau dalam penentuan kriteria calon juri warga yang sesuai dengan konteks lokal
Pengundangan juri warga terpilih ke dalam grup WhatsApp

Warga Disambut

Kolaborator memfasilitasi dan menciptakan suasana yang nyaman (di grup WhatsApp, sesi luring, serta sesi daring) agar juri warga leluasa menyampaikan ide, sekaligus memastikan mereka mendapatkan informasi dasar tentang:

Usulan narasumber sesi belajar
Waktu deliberasi
Usulan materi

Warga Belajar

3x Sesi Belajar Offline

Kolaborator bersama Bijak Memantau menyelenggarakan sesi belajar secara luring sebanyak 3 kali. Kolaborator bertugas untuk:

Memberikan usulan narasumber sesuai kriteria yang ditentukan Bijak Memantau dan masukan juri warga
Menyelenggarakan teknis sesi belajar secara langsung
Mendistribusikan hasil catatan/rangkuman dan/atau rekaman sesi belajar kepada juri warga

Warga Berdeliberasi

Kolaborator bertugas dalam:

Mempersiapkan teknis acara hari-H (rundown dan substansi acara disusun bersama Bijak Memantau)
Menyediakan rencana dan pengadaan logistik serta venue
Penetapan dan persiapan fasilitator untuk sesi deliberasi: sesi fasilitator utama, sesi deliberasi kelompok kecil, sesi refleksi & rangkuman hasil dalam sesi pleno, hingga voting penentuan hasil deliberasi dan pandangan akhir
Menjadi pendamping/liaison officer (LO) untuk perwakilan pembuat kebijakan daerah yang hadir di sesi deliberasi

Warga Menyusun & Menyampaikan Rekomendasi Kebijakan

Kolaborator bertugas merangkum hasil deliberasi menjadi dokumen yang ringkas serta merangkum keseluruhan proses diskusi.

Penjelasan yang lebih rinci serta panduan lebih spesifik dapat kamu baca di dokumen playbook, serta akan dijelaskan lebih lanjut pada sesi ngobrol dengan tim Majelis Publik.

Linimasa

Cara menjadi kolaborator Majelis Publik.

Tahapan & Penjelasan

Linimasa

Pengisian formulir pendaftaran — cerita alasan ketertarikanmu berkolaborasi: rekam jejak & kesiapan komunitas, kesesuaian nilai dengan semangat inklusivitas, cara merespons risiko lingkungan (adaptasi & mitigasi), serta peta jejaring yang sudah dibangun.

21 – 28 September 2026

Proses seleksi berkas — dinilai dari 3 indikator utama: kemampuan & pengalaman teknis mengelola forum deliberasi, pengertian terhadap konteks lokal, serta jejaring & jangkauan komunitas di kota masing-masing.

29 September – 1 Oktober 2026

Wawancara dengan tim Bijak Memantau — mengenal lebih jauh pengalaman organisasi/komunitasmu, berlangsung selama 30 menit.

2 – 4 Oktober 2026

Pengumuman kolaborator Majelis Publik — Bijak Memantau menghubungi tiga komunitas terpilih di masing-masing kota, lalu memulai persiapan teknis kegiatan bersama.

5 Oktober 2026

Daftar Jadi Kolaborator

Isi formulir untuk masuk proses seleksi kolaborator Majelis Publik.

Pendaftaran terbuka untuk organisasi masyarakat sipil & komunitas orang muda di Padang, Kupang, dan Ambon — dibuka 21–28 September 2026.

3 Kota

Padang, Kupang, dan Ambon — satu komunitas terpilih per kota.

Rp 💰

Komunitas terpilih mendapat pendanaan pelaksanaan program yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Syarat & Ketentuan Data Organisasi

Data organisasi/komunitas Anda (nama, kontak, domisili, profil, dll) hanya dipakai untuk proses seleksi & komunikasi kolaborator Majelis Publik — tidak untuk pemasaran atau dibagikan ke pihak lain.
Data dihapus permanen maks. 3 hari kerja setelah proses seleksi selesai (kolaborator terpilih: data disimpan hingga rangkaian kegiatan selesai).
Anda berhak mengakses, membetulkan, atau menarik persetujuan data organisasi Anda kapan saja tanpa biaya.

Frequently Asked Question

Pertanyaan yang sering ditanyakan.

Apakah pendaftaran kolaborator ini berbayar?+

Tidak. Pendaftaran gratis — justru komunitas yang terpilih menjadi kolaborator akan mendapatkan pendanaan untuk pelaksanaan program Majelis Publik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan komunitasmu.

Siapa yang bisa mendaftar jadi kolaborator?+

Organisasi masyarakat sipil atau komunitas orang muda di Padang, Kupang, atau Ambon, yang bergerak independen (tidak terafiliasi partai politik atau perusahaan energi fosil), punya pengalaman memfasilitasi forum diskusi/deliberasi kebijakan publik, dan memiliki jaringan kuat di kota pelaksanaan.

Bagaimana kalau kota/provinsi organisasi saya bukan Padang, Kupang, atau Ambon?+

Kamu tetap bisa mendaftar untuk menjadi kolaborator Bijak Memantau di sesi-sesi Majelis Publik lainnya di luar tiga kota ini.

Berapa lama proses seleksi kolaborator?+

Dari pembukaan formulir (21–28 September 2026) hingga pengumuman kolaborator terpilih (5 Oktober 2026) — meliputi seleksi berkas (29 September–1 Oktober) dan wawancara 30 menit dengan tim Bijak Memantau (2–4 Oktober).

Apa saja tanggung jawab kolaborator?+

Kolaborator mendampingi lima tahap Majelis Publik: warga diundi, warga disambut, warga belajar, warga berdeliberasi, hingga warga menyusun dan menyampaikan rekomendasi kebijakan. Panduan lengkap tiap tahap ada di dokumen playbook dan akan dijelaskan lebih lanjut saat sesi ngobrol dengan tim Majelis Publik.